Lombok Tengah, 11 September 2026 – Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lombok Tengah Mekar Bersatu memberikan penjelasan setelah 352 siswa dari lima sekolah mengalami gejala dugaan keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ketua Yayasan Budi Sain Mangkling, Khaerudin, menduga persoalan berkaitan dengan keterlambatan waktu konsumsi menu kebab ayam yang telah dikirim ke sekolah. Menurut pihak pengelola, makanan tersebut seharusnya dikonsumsi paling lambat sekitar pukul 09.00 WITA karena memiliki bahan yang relatif mudah mengalami perubahan kualitas. Namun, terdapat sekolah yang disebut membagikan atau mengonsumsi makanan melewati waktu yang telah ditentukan. Khaerudin menduga keterlambatan tersebut membuat kondisi makanan berubah dan berpotensi tidak lagi layak dikonsumsi. Meski demikian, penyebab pasti gangguan kesehatan para siswa masih menunggu pemeriksaan laboratorium sehingga dugaan keterlambatan konsumsi belum dapat dianggap sebagai kesimpulan akhir.

Insiden tersebut berdampak terhadap siswa dari lima sekolah di wilayah Lombok Tengah, yakni SDN 2 Lendang Tampel, SDN Repok Puyung, SDN Beber, SDN Mertak Kesambik, serta MTs Qudwatun Hasanah. Para siswa mengalami sejumlah keluhan setelah mengonsumsi paket MBG, mulai dari pusing, mual, muntah hingga sakit perut. Banyaknya siswa yang membutuhkan pemeriksaan membuat mereka dibawa ke beberapa fasilitas kesehatan agar penanganan dapat dilakukan secara bersamaan. Berdasarkan pendataan awal, 144 siswa ditangani di Puskesmas Pringgarata, 124 siswa di Puskesmas Aik Darek, 67 siswa di Puskesmas Mantang, dan 17 siswa lainnya di Puskesmas Bagu. Tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan dan observasi berdasarkan tingkat gejala yang dialami masing-masing anak. Sebagian besar siswa kemudian diperbolehkan pulang setelah kondisi mereka membaik.

Menu MBG yang dikonsumsi para siswa berupa kebab ayam dengan sejumlah bahan pendamping. Paket tersebut antara lain terdiri atas kulit kebab, daging ayam fillet, stik tempe, timun, selada, serta buah salak. Keberadaan bahan seperti sayuran dan komponen kebab membuat pengendalian waktu serta suhu penyimpanan menjadi penting sejak makanan selesai disiapkan sampai dikonsumsi. Khaerudin juga menyinggung penggunaan mayones dalam menu tersebut sebagai salah satu alasan makanan harus segera disantap. Pengelola mengklaim telah menentukan batas waktu konsumsi dan melakukan pencicipan sebelum makanan didistribusikan. Namun, persoalan diduga muncul ketika terdapat jeda antara waktu pengiriman dan konsumsi di sejumlah sekolah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam penanganan kejadian, paket makanan mulai diantarkan menuju sekolah sekitar pukul 08.15 WITA. Makanan kemudian mulai dibagikan kepada penerima manfaat sekitar pukul 09.00 WITA. Keluhan dilaporkan muncul dalam rentang sekitar pukul 09.10 hingga 12.15 WITA dengan kondisi yang berbeda-beda pada setiap siswa. Rentang waktu tersebut kini menjadi salah satu bagian yang diperiksa oleh tim kesehatan untuk mengetahui hubungan antara makanan dan gejala yang dialami anak-anak. Petugas juga perlu merekonstruksi kapan makanan selesai dimasak, dikemas, diangkut, diterima sekolah, dan akhirnya dikonsumsi. Rangkaian waktu tersebut penting karena keamanan makanan siap saji sangat dipengaruhi proses penyimpanan dan distribusi sebelum disantap.

Pihak yayasan menyebut adanya aktivitas tertentu di salah satu sekolah yang diduga membuat jadwal konsumsi bergeser. Khaerudin menyinggung kegiatan Maulid yang berpotensi menyebabkan pembagian makanan tidak dilakukan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, makanan yang seharusnya segera dikonsumsi tidak boleh disimpan terlalu lama tanpa pengendalian kondisi yang sesuai. Jika benar terdapat keterlambatan, hal tersebut akan menjadi salah satu aspek yang dievaluasi dalam pelaksanaan SOP distribusi MBG. Namun, penyelidikan tetap perlu menentukan apakah seluruh siswa yang mengalami gejala memang mengonsumsi makanan setelah batas waktu yang sama. Pemeriksaan tersebut diperlukan agar penyebab kejadian tidak hanya didasarkan pada dugaan dari salah satu pihak.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah bersama tim surveilans dari sejumlah puskesmas telah melakukan penyelidikan epidemiologi. Sampel makanan diamankan untuk menjalani pemeriksaan sehingga dapat diketahui apakah terdapat kontaminasi maupun faktor lain yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Hasil laboratorium menjadi bagian penting sebelum pemerintah menyimpulkan penyebab pasti kejadian. Gejala seperti mual, muntah, pusing, dan sakit perut memang dapat berkaitan dengan gangguan akibat makanan, tetapi sumbernya harus dibuktikan melalui pemeriksaan. Penelusuran juga dapat mencakup bahan baku, proses memasak, kebersihan peralatan, penjamah makanan, pengemasan, transportasi, hingga kondisi ketika makanan berada di sekolah. Seluruh tahapan tersebut perlu diperiksa untuk menemukan titik yang kemungkinan mengalami masalah.

Satgas MBG Kabupaten Lombok Tengah juga menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap SPPG yang memasok makanan kepada lima sekolah. Evaluasi tidak hanya diarahkan terhadap menu yang disajikan, tetapi juga pelaksanaan SOP sejak makanan diproduksi hingga diterima siswa. Apabila ditemukan pelanggaran serius yang dinilai berhubungan dengan kejadian, penghentian sementara atau suspend terhadap operasional SPPG menjadi salah satu kemungkinan tindakan. Langkah tersebut diperlukan agar pemeriksaan dan perbaikan dapat dilakukan sebelum pelayanan kembali berjalan. Pemerintah daerah sebelumnya juga telah menerapkan evaluasi dan penghentian sementara terhadap SPPG ketika ditemukan persoalan keamanan pangan. Keselamatan penerima manfaat menjadi pertimbangan utama karena sebagian besar konsumen program merupakan anak usia sekolah.

Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya pengendalian waktu dalam sistem MBG yang memproduksi makanan dalam jumlah besar setiap hari. Makanan matang memiliki batas waktu aman yang harus diperhatikan, terutama apabila mengandung bahan yang mudah mengalami perubahan pada suhu ruang. Karena itu, SOP harus mengatur secara rinci kapan proses memasak dimulai, kapan makanan selesai dikemas, berapa lama perjalanan distribusi, serta batas waktu terakhir untuk dikonsumsi. Sekolah sebagai titik penerima juga harus mengetahui informasi tersebut dan memastikan makanan tidak ditahan terlalu lama karena kegiatan lain. Apabila jadwal sekolah berubah, koordinasi dengan SPPG perlu dilakukan sebelum makanan dikirim. Sistem distribusi yang disiplin dapat mengurangi risiko makanan berada terlalu lama pada kondisi yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme.

Kasus ini juga menjadi perhatian karena Lombok Tengah sebelumnya pernah menghadapi kejadian gangguan kesehatan yang berkaitan dengan penyaluran MBG. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi dasar untuk memperketat pemeriksaan seluruh dapur, terutama mengenai higiene, penyimpanan, dan waktu konsumsi. Setiap kejadian perlu menghasilkan perbaikan prosedur yang dapat diterapkan pada SPPG lain agar masalah serupa tidak berulang. Pemeriksaan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah muncul korban, tetapi juga melalui inspeksi berkala terhadap dapur dan proses distribusi. Pelatihan penjamah makanan perlu diperkuat, sementara sekolah harus memahami tanggung jawabnya setelah paket diterima. Dengan jumlah penerima yang sangat besar, kesalahan pada satu tahapan produksi atau distribusi dapat berdampak terhadap banyak anak dalam waktu bersamaan.

Untuk sementara, prioritas utama tetap memastikan seluruh siswa yang mengalami keluhan mendapatkan pemantauan kesehatan sampai benar-benar pulih. Pengakuan pihak SPPG mengenai kemungkinan keterlambatan konsumsi kebab ayam menjadi salah satu informasi dalam investigasi, tetapi belum membuktikan penyebab keracunan. Pemerintah masih harus menunggu hasil pemeriksaan sampel dan penyelidikan epidemiologi sebelum menentukan sumber masalah secara pasti. Evaluasi terhadap SPPG dan sekolah juga diperlukan untuk mengetahui apakah batas waktu konsumsi telah disampaikan serta dijalankan dengan benar. Apabila ditemukan pelanggaran SOP, perbaikan harus dilakukan sebelum distribusi makanan dilanjutkan secara normal. Kasus yang melibatkan 352 siswa tersebut menjadi peringatan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan kandungan gizi makanan, tetapi juga keamanan pangan yang harus dijaga secara ketat sejak dapur hingga makanan benar-benar dikonsumsi anak.