Palangka Raya, 1 September 2026 – Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo angkat bicara setelah potongan video rapat mengenai kebijakan sekolah di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla viral di media sosial. Dalam video tersebut, Reza menyinggung dampak apabila sekolah diliburkan terhadap operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kantin sekolah. Pernyataan itu kemudian menuai perhatian dan kritik karena dinilai dapat menimbulkan kesan bahwa keberlangsungan program MBG menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pembelajaran ketika kualitas udara sedang memburuk. Reza kemudian memberikan klarifikasi dan meminta masyarakat tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan rekaman yang beredar. Ia menegaskan bahwa pembahasan dalam rapat tersebut berlangsung cukup panjang dan mencakup berbagai pertimbangan terkait kondisi kabut asap, pola pembelajaran, serta keselamatan peserta didik.

Reza menjelaskan bahwa rapat yang menjadi asal potongan video tersebut tidak hanya membicarakan persoalan dapur MBG apabila kegiatan sekolah dihentikan. Dalam pertemuan tersebut, Dinas Pendidikan Kalteng juga mendengarkan berbagai aspirasi dari pihak sekolah dan membahas kondisi kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah. Sejumlah opsi mengenai pelaksanaan pembelajaran turut dipertimbangkan, termasuk kemungkinan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ apabila keadaan di lapangan dinilai tidak memungkinkan untuk kegiatan tatap muka. Menurut Reza, potongan video yang beredar hanya mengambil bagian tertentu dari pembahasan sehingga konteks keseluruhan rapat tidak terlihat. Karena itu, ia meminta masyarakat memahami pembicaraan secara utuh sebelum memberikan penilaian terhadap sikap Dinas Pendidikan Kalteng.

Polemik tersebut bermula dari pernyataan Reza mengenai konsekuensi apabila sekolah diliburkan akibat kondisi udara yang dipengaruhi kabut asap. Dalam rekaman yang beredar, ia menyebut bahwa penghentian kegiatan sekolah dapat berdampak pada operasional dapur MBG dan kantin sekolah. Pernyataan tersebut kemudian mendapat perhatian luas karena muncul ketika wilayah Kalteng sedang menghadapi persoalan karhutla dan kualitas udara yang memburuk. Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah keselamatan siswa telah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keberlanjutan kegiatan belajar mengajar. Perdebatan tersebut kemudian berkembang di ruang digital dan mendorong Reza memberikan penjelasan mengenai konteks pembicaraan yang sebenarnya.

Menurut Reza, kondisi kabut asap di Kalteng tidak selalu berlangsung dengan pola yang sama sehingga keputusan mengenai kegiatan sekolah harus mempertimbangkan perubahan situasi secara langsung. Ia menyebut kondisi udara dapat berubah dalam waktu relatif cepat, termasuk ketika kabut yang sebelumnya terlihat mulai menghilang kemudian kembali muncul. Situasi tersebut membuat pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menentukan apakah kegiatan tatap muka tetap dilakukan atau dialihkan ke pola pembelajaran lainnya. Kebijakan tidak dapat hanya ditentukan berdasarkan kondisi pada satu waktu tertentu karena kualitas udara dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran dan kondisi angin. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pembahasan mengenai kegiatan sekolah dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada keberlangsungan program MBG.

Di tengah polemik yang berkembang, Reza menegaskan bahwa keselamatan peserta didik tetap menjadi prioritas dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Ia membantah anggapan bahwa Dinas Pendidikan Kalteng lebih mengutamakan keberlangsungan MBG dibandingkan kondisi kesehatan dan keamanan siswa. Menurutnya, pembahasan mengenai dampak terhadap dapur MBG merupakan salah satu bagian dari konsekuensi yang perlu diperhitungkan apabila pola kegiatan sekolah berubah. Program tersebut memang berkaitan dengan aktivitas sekolah dan membutuhkan kesiapan operasional, tetapi keberadaannya bukan menjadi dasar untuk mengabaikan kondisi lingkungan yang berisiko bagi siswa. Penjelasan tersebut disampaikan untuk memberikan konteks terhadap pernyataan yang sebelumnya menjadi viral di media sosial.

Persoalan kabut asap sendiri menjadi perhatian serius karena paparan udara yang tercemar asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak. Kondisi udara yang buruk dapat menyebabkan iritasi pada mata dan saluran pernapasan serta memperburuk kondisi masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan tertentu. Anak-anak yang harus melakukan aktivitas di luar ruangan dalam situasi tersebut membutuhkan perlindungan lebih besar karena sistem pernapasan mereka masih berkembang. Oleh sebab itu, keputusan mengenai kegiatan sekolah perlu memperhitungkan kondisi kualitas udara aktual dan perkembangan karhutla di masing-masing wilayah. Pengaturan jam belajar, penggunaan masker, pembelajaran jarak jauh, maupun penghentian sementara kegiatan tatap muka dapat menjadi bagian dari langkah penyesuaian yang dipertimbangkan sesuai keadaan.

Kondisi tersebut juga membuat sekolah menghadapi tantangan dalam menjaga kegiatan pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan siswa. Apabila kegiatan tatap muka tetap dilakukan, sekolah perlu menyesuaikan aktivitas dengan kondisi udara dan memastikan peserta didik tidak terlalu banyak berada di ruang terbuka. Sebaliknya, apabila kegiatan dialihkan ke pembelajaran jarak jauh, sekolah harus memastikan proses belajar tetap dapat berlangsung dengan dukungan sarana yang tersedia. Perubahan pola pembelajaran juga dapat memengaruhi aktivitas pendukung lainnya, termasuk distribusi makanan dalam program MBG dan kegiatan kantin sekolah. Karena itu, setiap keputusan membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, serta pihak yang menjalankan layanan pendukung pendidikan.

Program MBG menjadi salah satu aspek yang ikut terdampak apabila terjadi perubahan pola kegiatan sekolah. Dapur penyedia makanan bergizi biasanya menyesuaikan produksi dengan jumlah peserta didik yang menerima makanan pada hari sekolah. Ketika kegiatan belajar mengajar berubah atau sekolah diliburkan, pengelola dapur tentu harus melakukan penyesuaian terhadap proses produksi dan distribusi. Hal tersebut menjelaskan mengapa keberadaan dapur MBG disebut dalam pembahasan rapat yang kemudian menjadi viral. Namun, keberlangsungan program tersebut tetap perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang lebih luas sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa faktor operasional menjadi alasan untuk mengabaikan risiko kesehatan akibat kabut asap.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kabut asap tidak hanya memengaruhi kegiatan pendidikan, tetapi juga aktivitas ekonomi, mobilitas warga, pelayanan publik, serta kondisi kesehatan masyarakat. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan jelas mengenai langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi paparan asap. Sekolah sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat juga membutuhkan pedoman yang mudah dipahami agar kepala sekolah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi di wilayah masing-masing. Dengan demikian, kebijakan pendidikan selama masa karhutla tidak hanya bergantung pada satu indikator, tetapi harus mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan situasi bencana secara menyeluruh.

Perdebatan mengenai kebijakan sekolah di tengah kabut asap juga menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang jelas dari pemerintah daerah. Pernyataan yang disampaikan dalam rapat internal dapat memperoleh konteks berbeda ketika hanya sebagian rekaman beredar di media sosial. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila masyarakat tidak memperoleh penjelasan mengenai pembahasan secara utuh. Reza karena itu meminta agar informasi mengenai kebijakan pendidikan tidak disimpulkan berdasarkan potongan pernyataan saja. Penjelasan lengkap mengenai pertimbangan pemerintah diperlukan agar masyarakat mengetahui bahwa kebijakan yang disiapkan mencakup aspek pendidikan, kesehatan, keselamatan, serta keberlanjutan layanan yang berkaitan dengan siswa.

Kebijakan pembelajaran di Kalteng selanjutnya akan sangat dipengaruhi perkembangan kondisi karhutla dan kualitas udara di masing-masing wilayah. Pemerintah daerah perlu terus melakukan pemantauan agar perubahan kegiatan sekolah dapat dilakukan dengan cepat apabila kondisi lingkungan memburuk. Sekolah juga perlu memiliki kesiapan untuk menerapkan pola pembelajaran alternatif apabila kegiatan tatap muka tidak memungkinkan. Pada saat yang sama, koordinasi mengenai program MBG tetap diperlukan agar distribusi makanan kepada peserta didik dapat disesuaikan dengan perubahan aktivitas sekolah. Dengan pola penanganan yang terintegrasi, kebutuhan pendidikan dan kesehatan siswa dapat tetap diperhatikan tanpa mengabaikan kondisi darurat akibat kabut asap.

Klarifikasi Muhammad Reza Prabowo akhirnya memberikan penjelasan mengenai polemik yang muncul setelah video rapat Dinas Pendidikan Kalteng beredar luas. Ia menegaskan bahwa pernyataan mengenai dapur MBG merupakan bagian dari pembahasan mengenai konsekuensi apabila sekolah diliburkan, bukan keputusan untuk mengesampingkan keselamatan siswa. Pemerintah daerah masih mempertimbangkan kondisi udara, aspirasi sekolah, serta berbagai pilihan pola pembelajaran untuk menentukan langkah yang paling sesuai dengan situasi karhutla. Di tengah kondisi yang dapat berubah dengan cepat, masyarakat tetap membutuhkan kebijakan yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak sekaligus memastikan proses pendidikan tetap berjalan. Perkembangan kondisi kabut asap dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan apakah kegiatan sekolah dapat berlangsung normal atau perlu kembali disesuaikan dengan keadaan di lapangan.