Maumere, 2 Oktober 2026 – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang kini memasuki tahap transisi menuju pemulihan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta bantuan stimulan untuk rumah rusak dapat mulai disalurkan dan dicairkan pada Oktober 2026. Percepatan tersebut mencakup bantuan perbaikan rumah, hunian sementara, hunian tetap hingga Dana Tunggu Hunian. BNPB bersama pemerintah daerah masih melakukan verifikasi agar bantuan diterima masyarakat sesuai tingkat kerusakan rumah masing-masing.

Suharyanto menyampaikan hal tersebut ketika meninjau hunian sementara percontohan di Lapangan Pusat Jajanan dan Cenderamata Maumere, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Di wilayah tersebut terdapat 1.055 kepala keluarga yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan berdasarkan keputusan Bupati Sikka tertanggal 25 September 2026. Rinciannya terdiri atas 153 rumah rusak berat, 371 rumah rusak sedang dan 531 rumah rusak ringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk bantuan yang akan diterima setiap keluarga terdampak.

Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, pemerintah menyiapkan bantuan stimulan sebesar Rp15 juta. Sementara warga dengan rumah rusak sedang memperoleh bantuan sebesar Rp30 juta. Penyaluran dilakukan setelah proses administrasi dan verifikasi selesai untuk memastikan penerima serta kategori kerusakan sesuai kondisi di lapangan. BNPB menargetkan proses tersebut berlangsung cepat sehingga masyarakat dapat segera menggunakan dana untuk memperbaiki tempat tinggalnya.

BNPB juga memberikan ruang bagi masyarakat yang telah lebih dahulu memperbaiki rumah menggunakan dana pribadi. Warga dalam kondisi tersebut tetap dapat mengajukan bantuan melalui mekanisme penggantian biaya setelah melewati proses verifikasi. Adapun dana stimulan harus digunakan sesuai tujuan untuk memperbaiki rumah terdampak bencana. Mekanisme ini diharapkan membuat proses pemulihan tidak menghambat warga yang telah mengambil langkah mandiri memperbaiki tempat tinggal mereka.

Skema berbeda diterapkan bagi masyarakat dengan rumah rusak berat. Pemerintah menyediakan hunian sementara yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap. Warga yang memilih tidak menempati huntara selama menunggu huntap selesai dibangun dapat memperoleh Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu setiap bulan selama tiga bulan. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk membantu kebutuhan tempat tinggal sementara selama proses pembangunan berlangsung.

Selain meninjau Sikka, Suharyanto mengunjungi Dusun Waidoko, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur. Di lokasi tersebut, BNPB memantau pembangunan hunian tetap relokasi mandiri bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Sebanyak 238 unit huntap relokasi mandiri tahap kedua direncanakan tersebar di 12 kecamatan di Flores Timur. Suharyanto menegaskan pembangunan hunian tersebut tidak dikenakan biaya kepada masyarakat penerima manfaat dan meminta warga melapor apabila menemukan adanya pungutan.

Percepatan bantuan menjadi bagian dari tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah penanganan darurat bencana di NTT. BNPB juga terus mendampingi pemerintah daerah dalam pemutakhiran data, penyusunan kajian kebutuhan pascabencana serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses verifikasi menjadi bagian penting karena menentukan jumlah penerima dan besaran bantuan berdasarkan tingkat kerusakan yang sebenarnya. Pemerintah menargetkan percepatan tersebut dapat membuat masyarakat segera kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan melanjutkan aktivitas secara normal.